Bandung - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya akan dimulai pada tahun 2025 dan selesai pada tahun 2027. Inspektur Jenderal (Irjen) Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, mengatakan pembangunan angkutan massal BRT akan dilaksanakan dalam tiga tahap yang mencakup wilayah Bandung Raya. Fase pertama akan dilakukan pada tahun 2025, fase kedua pada tahun 2026 dan fase terakhir pada tahun 2027. Pembangunan ini membutuhkan koordinasi Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kabupaten dan kota,” kata Risyapudin di Bandung, Selasa. Dia mengatakan bahwa pada tahap pertama pembangunan, BRT Bandung Raya akan memiliki jalur khusus sepanjang 21 km yang membentang dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kota Bandung. "Dalam waktu dekat, kami akan membangun sistem angkutan massal dengan proyek BRT di wilayah Jawa Barat dari Cimahi, Padalaran hingga Sumedang, sekitar 21 kilometer.
Rishapuddin mengklarifikasi bahwa Terminal Cikahium akan tetap dibuka ketika BRT Bandung Raya dibangun.
“Jika Sikhaheem tetap dibuka, kendaraan lain akan tetap dibuka meskipun BRT dibangun,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ia berharap dapat mengatasi masalah kemacetan di wilayah Bandung Raya dengan kehadiran BRT Bandung Raya. “Ini adalah implementasi dari kewajiban yang ada pada pemerintah pusat dan daerah untuk membangun transportasi angkutan umum yang sesuai dengan keselamatan moda melalui angkutan jalan,” katanya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Koswara, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur hingga penyediaan sistem dilakukan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah provinsi diberi wewenang untuk mengoperasikan BRT Bandung Raya.
Dia menyatakan bahwa lima koridor Trans Metro Pasundan yang sudah ada akan diintegrasikan ke dalam BRT Bandung Raya; kelima koridor tersebut melayani dari Kota Bandung ke Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
“Total ada 21 koridor yang direncanakan, dengan sekitar 450 kendaraan, belum termasuk feeder. Total anggaran Rp 1,3 triliun untuk infrastruktur,” kata Koswala.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat juga akan membuat peraturan untuk mendukung pengoperasian BRT Bandung Raya sehingga masyarakat secara bertahap beralih ke angkutan massal.
